Terkait permasalahan pasokan gas, Anggota Komisi VII Satya W. Yudha dari Partai Golkar meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam mengatur alokasi pasokan gas terhadap Industri strategis di Indonesia.   

”Perlu adanya political will yang tegas dari pemerintah terkait persoalan pengaturan gas, karena banyak pihak yang harus diprioritaskan,” kata Satya disela-sela kunjungan kerja Komisi VII di Banten beberapa waktu lalu

Menurut Satya, saat ini DPR sedang melakukan indentifikasi terkait persoalan yang ada mengingat seluruh Industri membutuhkan gas untuk operasional mereka. Selain itu lanjutnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) juga menginginkan agar menjadi perioritas dalam mendapatkan pasokan gas.

”Jadi harus ada prioritas daripada alokasi-alokasi tersebut, karenanya kita mesti evaluasi siapa yang benar-benar paling membutuhkan gas,” tegasnya

            Satya mengakui, listrik sekarang ini yang paling membutuhkan gas karena untuk menekan beban subsidi. Namun kata dia, jika semua pasokan gas diberikan kepada PLN, pasti kalangan indutri lain akan menjerit.

Bahkan ia menambahkan, ada sebagian industri yang secara terang-terangan mengatakan jika gas, tidak mengalir ke industri mereka, maka industri tersebut terpaksa akan memberhentikan para karyawannya.

Karenanya Satya berpendapat, bagi industri startegis seperti Krakatau Steel diperlukan Politic Wiil dari Pemerintah, bahwa industri itu harus diprioritaskan. ”Jika sudah ada ketentuan seperti itu, pasti gas akan mengalir ke industri tersebut,” tegasnya

Sementara itu Dirut PT Krakatau Steel Fazwar Bujang mengatakan kontrak yang dimiliki untuk pasokan gas dengan PGN, hanya sampai tahun 2016 sedangkan dengan PT Pertamina hanya sampai tahun 2013. Fazwar mengaku belum tahu apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau tidak.

“Padahal jika tidak ada pasokan gas, kami terpaksa akan menggunakan bahan bakar minyak dengan harga yang sangat mahal. Bisa mencapai empat kali lipat. Ini benar-benar sulit bagi kami. Mungkin kami akan lebih untuk menghentikan kegiatan,” tukasnya

Ia juga mengungkapkan, saat ini pihaknya merasa tidak diperioritaskan dalam hal pasokan gas, terbukti dengan gas yang diperolehnya merupakan gas yang bercampur CO2. “Jadi gas yang berkualitas buruk. Mungkin kami adalah urutan yang ujung,” katanya

Dia berharap, kedatangan Tim kunjungan kerja Komisi VII yang dipimpin Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa dapat menjadi jembatan agar pihaknya mendapat perhatian dari Pemerintah. (sw)